Setahun Sudah Menanti Rumah DP Rp 0 Anies

oleh

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hampir setahun memimpin Jakarta. Tepatnya, 16 Oktober nanti ia genap setahun memimpin ibu kota.

Sebelum menjabat, Anies dalam kampanyenya berjanji menyediakan hunian yang mudah dijangkau oleh masyarakat Jakarta. Bersama pasangannya Sandiaga Uno, Anies mencetuskan program rumah tanpa uang muka atau down payment (DP) Rp 0.

Saat Anies menjabat, program itu dijalankan. Pada Januari 2018, pencanangan tiang pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah DP Rp 0 dilakukan. Rumah DP Rp 0 pertama program Anies-Sandi berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan nama Klapa Village.

Dimulainya pembangunan rumah DP Rp 0 tentu menjadi ‘angin segar’ bagi sebagian orang yang ingin memiliki rumah tapi terbebani uang muka. Meski demikian, sejak diresmikan pembangunannya, salah satu program andalan Anies-Sandi tersebut belum bisa dipesan.

Berdasarkan catatan detikFinance, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pernah menyatakan akan meluncurkan rumah DP Rp 0 pada Oktober 2018. Pemprov DKI menyatakan tengah menyiapkan tiga peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum program tersebut.

“Kami sedang menyusun di mana targetnya adalah di bulan Oktober sudah bisa di launching mengenai DP Rp 0,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiastuti dalam rapat KUPA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018) lalu.

Ada tiga peraturan gubernur yang sedang dibuat. Pergub tersebut di antaranya mengenai skema pembiayaan, pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan struktur organisasi yang akan ada di BLUD tersebut.

Meli menjelaskan Pemprov DKI pada APBD Perubahan 2018 mengusulkan Rp 717 miliar untuk segera merealisasikan program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia menuturkan dana tersebut dapat digunakan untuk membangun 3.000 unit rumah DP Rp 0 untuk warga.

“Kalau mengacu 2018 kan sekitar 3.000-an, Tapi nanti kita hitung lagi,” jelasnya.

Sebagai informasi rumah DP Rp 0 akan membantu warga dalam mendapatkan rumah. Melalui program tersebut, Pemprov DKI akan menanggung terlebih dahulu DP untuk mendapatkan rumah.

“Maksud dari DP Rp 0 masyarakat tidak mempersiapkan uang cash sebesar 20% (untuk DP). Selama ini mungkin masyarakat kalau mau mendapatkan rumah dengan DP 20%,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah mengatakan, program rumah DP Rp 0 jalan terus. Anies memastikan program tersebut tidak mandek.

“Jalan terus kok. Begini, kalau tidak ada berita bukan berarti tidak ada pergerakan, kalau kita tidak mengumumkan bukan berarti tidak ada. Jalan terus. Dan justru kalau kita banyak berkabar, apa yang dikerjakan? Itu jalan terus,” kata Anies di Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018).

Sampai saat ini program rumah DP Rp 0 belum bisa dijual kepada warga, padahal UPT rumah DP 0 Rupiah sudah dibentuk. Ditegaskan Anies, program rumah tersebut bakal dijual jika sudah siap secara keseluruhan.

“Nanti begitu siap semua dibangun. Jangan khawatir. Itu jalan terus. Itu program prioritas kok,” ucap Anies.

Sebelumnya, Sandiaga Uno yang telah melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, pernah berpesan pada Pemprov DKI Jakarta agar rumah DP Rp 0 bisa dipesan pada bulan Agustus atau lebih dari sebulan lalu. Sandiaga melepas jabatannya karena mencalon diri sebagai Wakil Presiden pada pemilihan umum (pemilu) tahun depan.

“Waktu saya tinggal, saya mengucapkan satu instruksi. Saya menginstruksikan bahwa akhir bulan (ini) harus bisa sudah dipesan,” ujar Sandiaga saat menghadiri launching anak-anak Warakas Maju dan Bahagia, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 11 Agustus 2018.

Pernyataan itu bukan sekali dilontarkan Sandi. Pada Kamis, 26 Juli 2018, atau saat masih mengemban jabatan Wakil Gubernur dia mengatakan rumah itu bisa dipesan pada Agustus 2018. Saat itu, dia juga menuturkan, skema pembiayaan akan rampung awal Agustus.

“Skema pembiayaannya itu beres, ya (di awal Agustus). Kita ingin bisa ditawarkan kepada publik segera, paling tidak, mungkin pertengahan atau akhir Agustus,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya program rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek hunian vertikal yang diberi nama Klapa Village itu telah groundbreaking sejak Januari 2018.

Sejak groundbreaking hingga menjelang satu tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta 16 Oktober nanti, warga DKI Jakarta belum bisa memesan unit di Klapa Village. Lantas, kapan hunian DP Rp 0 bisa dipesan?

Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiastuti enggan memastikan kapan rumah DP Rp 0 bisa dipesan. Dia menyerahkan masalah rumah DP Rp 0 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Meli, orang nomor satu di Jakarta tersebut akan mengumumkan langsung soal program rumah DP Rp 0 tersebut.

“Tunggu saja, nanti ada waktunya launching Pak Gubernur. Saya belum bisa memberikan publikasi. Nanti Pak Gubernur sendiri mempublikasikan itu,” kata Meli kepada detikFinance via sambungan telepon, Senin (8/10/2018).

Meli juga menolak berkomentar soal kepastian peluncuran rumah DP Rp 0, dia menyerahkan keputusan itu kepada Anies Baswedan.

“Itu saja, terima kasih,” kata Meli.

Proyek rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah groundbreaking sejak Januari 2018. Cuma, masyarakat DKI belum bisa memesan hunian yang diberi nama Klapa Village itu.

Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda groundbreaking proyek rumah DP Rp 0 terlalu cepat. Di sisi lain persiapannya belum matang.

“Saya bilang groundbreaking terlalu cepat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum siap tapi di groundbreaking. Itu kan lucu,” kata dia kepada detikFinance, Senin (8/10/2018).

Menurut Ali masalah belum dipasarkan rumah DP Rp 0 ini ialah kesiapan pemerintah daerah itu sendiri. Masalah tersebut antara lain meliputi payung hukum, mekanisme, hingga persyaratan pembelian.

“Saya lihat hambatannya payung hukum belum ada, mekanisme pendaftaran, harganya belum ditetapkan berapa,” ujarnya.

“Makanya waktu itu saya pertanyakan, Pemprov terlalu cepat groundbreaking, saya sempat kritik ini terlalu cepat, harganya belum ada, denah, layout belum ada,” tambahnya.

Dia mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih siap dalam menyiapkan program DP Rp 0. Sehingga, pemerintah bisa memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Anggaplah di lapangan nggak ada (masalah) apa-apa, minimal denah dan harga harusnya sudah ada, bagaimana mau mau beli kalau denah nggak ada, harga belum ada, payung hukum belum ada,” tutup Ali.

Aron

Sumber: detik         .