Dewan Mangaraja Adat Batak (DMAB) dan LABB , Sudah Terbentuk

oleh

JAKARTA – DMAB adalah representasi dari ratusan Paguyuban, perkumpulan marga marga melalui  ketua masing masing yang duduk sebagai majelis perwakilan marga marga atau marga pada suku Batak, sedangkan LABB adalah sebagai pelaksana kebijakan yang akan digariskan oleh MABB.

Inisiator dan Panitia
Photo bersama

Setelah  perjalanan panjang atau satu tahun lebih lamanya, dimulai sejak 11 Oktober 2017 lalu, para inisiator mengadakan pertemuan di Gedung Pertemuan lt.7 Kampus Universitas Mpu Tantular, terwujud juga pembentukan Dewan Mangaraja Adat Batak (DMAB) . Maka tibalah waktunya Lembaga Adat Budaya Batak (LABB)  yg sudah lama dicita citakan masyarakat Batak pada tanggal 5 Desember 2018 lalu di Aula Kampus Universits Mpu Tantular Jakarta Timur. Pada acara tsb dilakukan deklarasi, pemilihan pengurus sekaligus pelantikan penurus terpilih yaitu Ketua umum DMAB Brigjen Berlin Hutajulu beserta 6 wakilnya. Dan ketua umum LABB adalah Budi Sinambela BBA beserta 9 wakilnya, sedangkan kelengkapan kepengurusan akan dilakukan kemudian.  

Pemilihan ketum DMAB dari antara ketum punguan marga

Disepakati Lembaga ini lahir adalah murni Organisi Gerakan Sosial Budaya (GSB) bukan  under bow, atau berapiliasi apalagi menjadi organisasi politik.

 PERAN  DAN KEPEDULIAN INISIATOR DIDUDUKUNG OLEH KETUA-KETUA MARGA MARGA DAN MARGA.

Adapun berdirinya DMAB dan LABB diinisiasi oleh:
1. Yayasan Budi Murni sebagai owner Universitas Mpu Tantular, dimana Budi Sinambela BBA sebagai Ketuanya adalah owner  Unuversitas Mpu Tantular, satu nenek / clan dgn  Raja Sisingamangaraja bersedia memfaslitasi tempat dan akmodasi selama satu tahun lebih itu.
2. Perkumpulan Kermahudatara (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara), ketua umumnya DR HP. Panggabean SH, MS, Yg sudah lama menginginkan agar masyrakat diaspora mau berperan berbuat utk kampung halaman, Tapanuli dgn istilahnya Ekonomi Creative Masyarakat  Desa, yg juga adalah tokoh. pakar, mantan Hakim Agung dan peduli, pemerhati sosial budaya dan adat, penulis buku hukum dan Adat.

 3. Palito yang ketuanya Prof. Dr. Payaman Simanjuntak,  Tokoh, pakar adat Batak, Stah Ahli Kem. Tenaga Kerja, juga penulis Buku tentang Adat Batak dan buku-buku tentang disiplin ilmu lainnya. 
4. Punguan Lansia HKBP Distrik 8 Jakarta yang diketuai Marsma TNI (Purn) M. Situmorang.

Untuk  terwujudnya rencana ini, Inisiator membentuk Panitia Seminar dan Perhelatan Dalihan Natolu yang terdiri dari Ketua: Mayjen (Purn) Joy K Sihotang, Wakil ketua, St. Monang Sirumapea dan sekeretaris Drs. Hotland Hutajulau MM, wakil sekeretaris, Drs B Beatus Sinaga MBA, MM dan Pembantu Umum, Santiamer Sihaloho dan Jasudin Panjaitan serta dibantu personil lainnya yang peduli, karena antusiasme mereka sehingga dengan  rela , mau menyumbangka waktu, tenaga selama satu tahun lebih.

Pada Seminar selain membahas Adat,  juga Hukum Adat.

Kemudian panitia ini mengadakan seminar pada tanggal 8 Februari 2018 seminarlah yang memebentuk komisi 1, Abidan Hutapea ketua komisi membahas tentang adat sebagai nara somber adalah Prof. Payaman Simanjuntak, Komisi 2 yang diketuai Birgjen Berlin Hutajula membicarakan Ugari Adat Batak atau Pranata Hukum Adat Batak, Membentuk DMAB dan LABB bersama panitia, nara sumber Dr. HP. Paggabean SH, MS.  Seusai pleno, dgn tekad bulat tadi, karena sdh siang, isoma dulu baru diadakan pemilihan yang dipandu Inisiator dan panitia maka terpilihlah ketua umum DMAB dan wakilnya,  serta ketum LABB dan wakilnya .

SETELAH TERBENTUKNYA LABB DIHARAPKAN,

  1. Bangso Batak memiliki standar pelaksanaan adat peradatan yang efektif dan efisien;
  2. Bangso Batak memiliki Pranata Hukum Adat Batak  untuk APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).
  3. Konflik Cultural dan Tipiring diselesaikan melalui Peradilan Adat Batak.
  4. Punguan Marga-marga/Punguan Marga menjadi Lembaga Masyarakat Hukum Adat Batak (LMHAB) yang diakui Negara RI. Wilayah Adat LMHAB diakui oleh Negara melaui program TORA.
  5. Hubungan mutual symbisosis Masyaarakat Hukum Adat Batak, Desa Adat – Pemda utk demokrasi ekonomi Masyarakat Hukum Adat Batak di Pedesaan.

Sumber: detik                 .