RUU Permusikan, Belenggu Kebebasan Musisi?

oleh

Jakarta – Polemik Rancangan Undang-undang Permusikan, sepertinya tak kunjung usai. Musisi Tanah Air, penggagas Kami Musik Indonesia bersama puluhan orang penggiat musik yang terdiri dari penyanyi, pencipta lagu, manajer, produser, akademisi, dan Koalisi Nasional  Tolak RUU Permusikan menentang isi RUU yang dianggap membelenggu kebebasan mereka dalam berekspresi. 

Sebanyak 267 musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menilai tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU Permusikan menjadi Undang-undang. Menurut mereka, RUU menyimpan banyak masalah fundamental yang dinilai membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru akan merepresi pekerja musik. 

“Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini,” tulis KNT dalam siaran persnya yang diposting di akun instagram Efek Rumah Kaca, Minggu 3 Februari 2019. 

Danilla Riyadi, salah satu anggota koalisi dalam rilis tersebut menambahkan, “Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Perlindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu. Jadi, untuk apalagi RUU Permusikan ini.” 

Pasal Bermasalah

KNT menemukan ada 19 pasal dalam RUU Permusikan yang dianggap bermasalah. Mulai dari pasal 4,5,7,10,11,12,13,15,18,19,20,21,31,32,33,42,49,50, dan 51.  “Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukan RUU Permusikan ini tidak perlu,” kata Arian 13 dari Band Seringai. 

Marcell Siahaan, salah satu musisi yang ikut menolak RUU Permusikan tersebut pun ikut angkat bicara. Menurut Marcell, RUU Permusikan tidaklah efektif, apalagi hal tersebut dibuat dalam keadaan yang tidak terlalu genting.

“Sebetulnya (RUU Permusikan) enggak urgent, bukan hanya masalah isi atau kontennya. Tetapi, dari awalpun ini sudah tidak urgent, karena saya berpikirnya efisien efektif saja,” kata Marcell, saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan, Senin 4 Februari 2019.

Ia menambahkan persoalan para seniman itu sudah cukup diatur oleh beberapa undang-undang yang sudah ada. Maka, RUU Permusikan tidak perlu lagi. “Banyak hal yang sebetulnya sudah diatur dengan UU, ada UU HKI, ada UU kebudayaan. Itu sudah berbicara sedikit tentang seni mengenai musik. Jadi, buat saya tidak perlu lagi membuat UU,” ujar Marcell.

Selain itu, Marcell merasa bahwa RUU Permusikan merupakan undang-undang yang ‘nyeleneh’, baik dari isi pasal maupun kontennya. Maka, ia berharap, agar RUU Permusikan tersebut segera dicabut.

“Undang-undangnya saja sudah nyeleneh menurut gue. Paling nyeleneh itu pasal 5, itu gila. Ya, tentang itu tadi mengekang kebebasan kita berpendapat (berekspresi),” ujar Marcell.

Ia pun menambahkan, “Cabut aja undang-undangnya. Ada kok, pasal 70 Undang-undang no 12 tahun 2011 menyatakan bahwa draft ini bisa dicabut. Bisa dicabut. Ya dicabut saja.”

“Pengaturan tata kelola industri musik sangat penting, untuk memastikan perlakuan adil untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga, kita dapat lebih memajukan musik Indonesia,” kata Glenn Fredly, yang juga ditemui di Cilandak.

Menurut peneliti Koalisi Seni Indonesia, Hafez Gumay, jika memang RUU Permusikan ini dilanjutkan prosesnya, maka harus berkualitas dalam konteks tata kelola industri musik.

Namun, selagi RUU Permusikan ini masih dalam proses di DPR, Hafez menyarankan, wakil rakyat  melibatkan semua orang. Termasuk, para pelaku musik untuk memberikan masukan dan pembahasan lebih lanjut.

Di sisi lain, dalam diskusi yang sempat memanas ini, beberapa musisi berpendapat sejumlah hal tak perlu diatur dalam RUU Permusikan. Misalnya, hal-hal yang telah diatur dalam peraturan undang-undang lain seperti UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, serta UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 

Larangan menodai nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, membawa pengaruh negatif budaya asing, serta merendahkan harkat dan martabat manusia ,juga tidak perlu diatur RUU Permusikan, karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.

“Saya menilai, RUU Permusikan merepresi berekspresi. Musik bukan hanya penghibur, tetapi merespons situasi sosial politik budaya di masyarakat, dan itu tidak selalu indah. Pasal-pasal karet dalam RUU membuat musisi rentan dikriminalisasi,” ujar musisi Kartika Jahja.



Sumber: viva           .