Arahan Jokowi ke Relawan Berimbas Desakan Minta Maaf

oleh

Jakarta – Arahan Joko Widodo (Jokowi) agar relawan berani jika diajak berantem ternyata menyulut kontroversi. Sebagian politisi parpol sepakat, sebagian lagi tidak, bahkan mendesak Jokowi meminta maaf ke rakyat.

Arahan itu diutarakan Presiden Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018). Video beredar, namun bentuknya berupa potongan. Di situ termuat arahan Jokowi.

“Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau berantem juga berani,” ucap Jokowi disambut riuh relawan.

“Tapi jangan ngajak lho. Saya bilang tadi, tolong digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak, tidak boleh takut,” sambung Jokowi.

Ketua Umun PROJO, Budi Arie Setiadi, menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawanya untuk berkelahi. Jokowi hanya memompa semangat para relawan pendukungnya.

“Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu,” kata Budi Arie Setiadi dalam pernyataannya, Minggu (5/8/2018).

Meski relawan PROJO telah menyampaikan arahan Jokowi bukan bermaksud menyulut perkelahian, namun reaksi kontra tak bisa dibendung. Partai Gerindra menilai Jokowi telah mendorong kekerasan lewat arahannya itu. Partai Gerindra, sebagaimana diketahui, menjagokan rival Jokowi yakni Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

“Seakan-akan Presiden menganjurkan bahwa relawan Pak Jokowi beradu fisikdengan relawan Pak Prabowo. Dengan pernyataan Presiden itu kan tidak etis ya. Presiden secara tidak langsung menganjurkan kekerasan dalam Pemilu 2019, ini nggak bener,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan.

Partai Hanura yang merupakan pendukung Jokowi menyatakan arahan Jokowi sebenarnya hal lumrah saja. Hanura memandang arahan tersebut disampaikan Jokowi untuk menepis celaan tanpa data ke pemerintah.

“Konteks kalimat Pak Jokowi adalah ramainya ranah medsos yang diisi oleh banyaknya celaan dan ujatan kepada pemerintah. Maka arti berantem tersebut adalah menjawab berbagai celaan atau argumen yang menjelek-jelekkan pemerintah tanpa data dan fakta yang benar,” kata Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir.

Lain Gerindra lain Hanura, lain pula PAN. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay khwatir arahan Jokowi bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Semestinya suhu politik dijaga supaya kondusif. Saleh menilai, barangkali Jokowi terlalu semangat berpidato sehingga muncul arahan semacam itu yang dia sesalkan.

“Kita menyayangkan pernyataan Jokowi tersebut karena dikawatirkan bisa menimbulkan gesekan di tingkat grass root. Apalagi pernyataan itu disampaikan di tengah-tengah relawan yang memang akan diterjunkan ke masyarakat. Bisa saja orang menafsirkan hal itu sebagai justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan,” kata Saleh Daulay.

Partai Golkar juga turut berkomentar. Golkar berpendapat arahan Jokowi itu berguna untuk melatih kesiapsiagaan relawan. Sekaligus, arahan itu untuk memperingatkan kelompok rival supaya tak main kritik ngawur.

“Ini sekaligus juga peringatan agar tidak ada yang mengajak bermusuhan karena aksi hanya akan mendatangkan reaksi,” kata Wasekjen Golkar, Sarmuji.

Partai tempat Jokowi bernaung, PDIP, juga tak memandang negatif arahan Jokowi itu. Jokowi dinilai berkarakter Jawa sehingga memunculkan kalimat soal ‘berkelahi’ itu.

“Memang tradisi konflik dalam kultur Jawa yang dipakai Jokowi, konflik tertinggi itu kan bukan berantem, itu kalau tidak saling berbicara,” kata Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto.

Meski sebagian parpol yang memposisikan diri bukan sebagai pendukung pencapresan Jokowi tak terima dengan arahan Jokowi ke relawannya, namun PKS punya pemahaman sendiri. PKS tak menganggap seruan Jokowi itu bernada mendukung aksi kekerasan.

“Tentu maksud Pak Jokowi bukan berantem fisik ya, karena politik itu perang tanpa pertumpahan darah, tanpa kelahi fisik. Sementara perang adalah ppolitik dengan pertumpahan daraeh,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Penggawa gerakan #2019GantiPresiden itu juga menegaskan komitmen gerakannya yang selalu menjaga adab, menjauhi perkelahian, dan kekerasan fisik.

Kembali ke partai politik pendukung Jokowi, PPP menilai berantem yang diucapkan Jokowi adalah berantem melawan hoax. Soalnya, hoax gampang menyebar di masyarakat via media sosial. Bila dibiarkan, hoax bisa berubah menjadi kondisi yang berbahaya bagi masyarakat. Ini tidak ada hubungannya dengan aksi kekerasan fisik.

“Kalau hoax, ujaran kebencian dan fitnah itu terus dipergunakan, maka artinya bahwa yang melakukan itu ngajak berantem, ya tentu boleh saja direspons dengan memberantemi mereka di dunia maya,” kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Ada pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo yang membandingkan arahan Jokowi yang bernuansa ‘berantem’ itu dengan sikap SBY di pengujung masa jabatannya pada 2014 lampau. Saat itu SBY mengajak kubu Jokowi dan kubu Prabowo untuk menghindari kemungkinan perang Baratayuda, karena yang akan kena dampak adalah rakyat.

Dari pihak Istana, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan tak ada konten kekerasan di arahan Jokowi untuk relawannya. Juru Bicara Kepresidenan yang kini menjadi caleg PDIP, Johan Budi, juga menyampaikan hal yang senada. Bukan anjuran kekerasan yang disampaikan Jokowi melainkan kiasan untuk memerangi fitnah.

Apapun bantahan itu, suara tidak setuju kadung menggelinding. Jokowi terlanjur dipersepsikan menyampaikan arahan yang bermuatan anjuran kekerasan. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai arahan Jokowi itu tidak etis.

Ferdinand menilai Jokowi harus minta maaf ke rakyat. DPR perlu menegur Jokowi. Seorang Presiden tak seharusnya memprovokasi rakyatnya. Dia menyayangkan arahan Jokowi ke pendukungnya itu.

“Presideen juga harus menarik kata-katanya, minta maaf salah diksi dan menganjurkan persaudaraan bukan perpecahan. Presiden kok menganjurkan perkelahian? Ini salah dan harus ditegur,” kata Ferdinand.

Aron

Sumber: detik          .