,

Sekjen DPP LABB : Mengkritisi Paparan Bupati Kabupaten Samosir

oleh -634 views

Mengkritisi Paparan Bupati Kabupaten Samosir , Tentang Pembangunan Kabupaten Samosir , pada Acqea FGD Kabupaten Samosir Dengan Masyarakat Batak.
di Hotel  Park View Cawang
16 Desember 2019

Oleh : Ir. Santiamer  Haloho

Web Presiden

Jakarta – Nir syak wasangka atas latar belakang, misi muhibah Bupati Kabupaten Samosir, Drs Rapidin Simbolon, M.M beserta rombongan dengan masyarakat Batak dalam acara “FGD” Pembangunan Kabupaten Samosir di Jakarta beberapa hari yang lalu layak diapresiasi.

Kritikan ini  dari berasal dari masyarakat hukum adat  anak rantau dengan kaitan Ius sanguinis. Landasan yuridisnya tentunya UU nomor  25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Nasional.

Menilik materi paparan yang dikirim seorang sahabat kepada saya – kebetulan saya  tidak  hadir dalam acara FGD tersebut – ternyata tidak ada yang baru. Materinya sudah dipaparkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir  yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Samosir nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Samosir 2016-2020. Selain itu dipaparkan juga sata-data statistik yang menggambarkan capaian kinerja pemerintah kabupaten Samosir dalam empat tahun pemerintahannya yang pertama. Kemudian ditutup dengan pameran “piagam penghargaan”  keberhasilannya dalam beberapa bidang. Jadi normatif saja.

Di era the 6 D’s Peter Diamandis, paparan keberhasilan yang divisualisasikan melalui angka-angka statistik tidak selamanya berbanding lurus dengan munculnya trust masyarakat. Akses terhadap angka-angka statistik kemudian memperbandingkannya secara  Aple to Aple dengan daerah lain yang relatif sama mudah dilakukan, dan akan terlihat tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.  Masyarakat awam lebih tertarik atas fakta yang terjadi di lapangan, bukan angka-angka statistik. Mengakui ketidakberhasilan dan keberhasilan secara jujur dalam waktu yang bersamaan jauh lebih efektif dan akan menghasilkan afeksi.

Berikut adalah kritik membangun  yang saya sampaikan melalui tulisan ini, dilandasi dengan keyakinan, bahwa kritik membangun bagaikan mata air kehidupan. Ketidakpedulian adalah air mata kehidupan.

Pengulikan terhadap paparan dilakukan melalui dua sudut pandang. Pertama : Mengkritisi materi pemaparan itu sendiri. Kedua : Merefleksikan visi, tujuan, dan misi kabupaten Samosir terhadap visi, tujuan, dan  misi nasional.

  1. Sudut Pandang Pertama

Ada beberapa hal yang patut dikritisi pada paparan bupati Kabupaten Samosir  di Jakarta antara lain, pertama :  Lazimnya, penyampaian RPJMD dilakukan di hadapan sidang paripurna DPRD, untuk disahkan menjadi  Peraturan Daerah. Hal yang sama  dilakukan terhadap rencana dan realisasi Rencana Kerja Tahunan  Daerah (RKPD) yang merupakan tahap-tahapan dari RPJMD. Paparan sebagian RPJMD dan realisasi RKPD bupati Samosir, Drs. Rapidin Simbolon, M.M di hadapan masyarakat Batak di Jakarta, patut dipuji. Tetapi,  jauh akan lebih  afdhal jika dilakukan di hadapan harungguan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh intelektual rakyat Samosir di bona pasogit setiap tahun. Semoga saja dapat diwujudkan jika beliau dipercaya untuk pimpin Kabupaten Samosir dua periode.

Kedua :    Jika RPJMD kabupaten Samosir 2016-2020  diperbandingkan  dengan  RPJMD 2011-2015, tampaknya ada pengulangan program kerja yang sama pada  RPJMD 2011-2015. Padahal jika merujuk pada UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah (RPJMD)  adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJP Daerah (dua puluh tahunan) serta memerhatikan RPJM Nasional. Satu RPJP terdiri dari empat RPJM. RPJMD berikutnya  seharusnya menjadi kesinambungan dari RPJMD sebelumnya.

Jika  ada pengulangan program kerja (kembali dari awal) dan/atau kegiatan yang sama, maka patut diduga  penggunaan dana pembangunan  tidak efektif dan berpeluang menjadi  ajang bancakan.

Ketiga :    Discount misi.  Dalam   paper paparan   bupati  Kabupaten Samosir di Jakarta, dicantumkan ada 4 butir misi pembangunan Kabupaten Samosir. Sedangkan menurut laman Samosr.go.id, ada 8 butir. Mengapa ada discount misi?

Sebagaimana telah  saya uraikan pada nomor  (1) di atas, bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka,  mengundang tanya, misi versi mana yang benar ? Versi Paper Pemaparan Bupatikah atau yang tercantum dalam Samosir.go.id ? Walahualam bisawab!. Hanya Tuhan dan bupati sajalah yang mengetahuinya.

Visi, Misi kabupaten Samosir 2016-2020 (Paper Pemapararan Bupati di Jakarta)

Visi : Terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pada pariwisata dan pertanian.

Misi :

  1.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang beriwibawa, berorientasi pada pelayan-an publik.
  2.  Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
  3.  Mengembangkan perekonomian berbasis pariwisata dan pertanian berkelanjutan.
  4.  Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar berwawasan lingkungan.

Visi Misi kabupaten Samosir 2016-2020 ( Samosir.go.id)

Visi : Terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pada pariwisata dan pertanian.

Misi :

  1. Membangun system pemerintahan yang bersih dan baik (Good Governance) yang berorientasi pada pelayanan publik.
  2. Peningkatan kualitas sumber daya   manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berkompetisi dan profesional.
  3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk manusia yang mandiri, berdisiplin, kreatif dan produktif sertaberbudi luhur.
  4. Pengembangan pariwisata lingkungan dan budaya serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama bisnis pariwisata.
  5. Pengembangan sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  6. Meningkatkan pembangunan saranan dan prasaranan publik yang mendukung industri Pariwisata, kelancaran perekonomian dan memperlancar pelayanan publik.
  7. Memantapkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum.
  8. Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Masyarakat perlu mempertanyakannya. Mengapa? Karena pada hakikatnya, misi atau tugas pokok harus diselesaikan. Pencapaian tujuan boleh tidak sepenuhnya berhasil  atau tidak mencapai target.  tetapi tugas pokok harus dilaksanakan tuntas (Mission should be  accomplished).

  1.  Sudut Pandang Kedua

Visi, tujuan, dan Misi 2016-2020 Kabupaten Samosir terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2020, sedangkan visi, tujuan, dan misi nasional ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 NKRI.

Visi  Misi Nasional NKRI

Visi  : Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur (Alinea ke-2 UUD 1945 NKRI).

Misi/Tugas Nasional   ( Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945  NKRI)

  1.  Melindungi segenap bangsa Indonesia.
  2.  Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
  3.  Memajukan kesejahteraan umum.
  4.  Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  5.  Ikut   sertanya   bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jika direfleksikan, visi, tujuan, misi  kabupaten Samosir terhadap visi, tujuan, dan misi nasional jelaslah, bahwa geistlichen hintergrund para penyelenggara negara/pemerintahan di daerah lebih hobi berorientasi melayani diri sendiri (selfish). Berbeda dengan para bapak pendiri (founding fathers) negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewakafkan dirinya-dan mengamanatkan siapa pun pemimpin berikutnya – agar memosisikan dan memungsikan dirinya sebagai pelayan bangsa dan negara guna terwujudnya  Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Jika dicermati dari sistematika dan pengalimatannya,  para penyusun RPJPD, RPJMD sudah cenderung terjebak dalam kegiatan rutinitas. Cukup dengan melakukan copy paste terhadap RPJPD, RPJMD sebelumnya atau daerah lain, kemudian melakukan sedikit perubahan redaksi dan narasi seturut selera pemimpin terpilih, maka jadilah RPJP dan RPJMD.  Dalam konteks ini, keinginan berbagai pihak untuk menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 NKRI cukup realistis  dan dapat diterima akal sehat.

Untuk menyusun RPJMD tentulah memerlukan  proses panjang dan objektifitas, mulai dari tingkat desa hingga pengesahan melalui rapat paripurna di DPRD. Penyimpangan visi dan tujuan daerah memberi peluang kepada para pemburu rente menitipkan program yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya.  Secara peraturan perundang-undangan, kehadiran program-program tersebut tidak menyalahi aturan. Tetapi persoalan menjadi lain jika diukur dari segi output (keluaran) dan outcome (dampak/kemanfaatan) bagi rakyat. Apakah melindungi rakyat? Apakah mencerdaskan rakyat? Apakah meningkatkan kesejahteraan umum? Apakah memfasilitasi terciptanya ketertiban umum, kohesifitas dan konduktifitas sosial masyarakat? Atau malah justru sebaliknya?

Pertanyan-pertanyaan yang mengemuka di atas perlu dijawab dengan jujur dan faktual. Tidak cukup hanya memaparkan angka-angka statistik yang cenderung fantastik tetapi belum sungguh-sungguh mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Last but not least. Sebagai anak rantau masyarakat hukum adat tetap menaruh hormat kepada bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M yang telah berani menginisiasi pertemuan dengan masyarakat hukum adat rantau bangso Batak di Jakarta. Semoga Rakyat dan kabupaten Samosir menjadi pionir kemajuan daerah di Sumatera Utara. Horas!

—————————

Ir. Santiamer Haloho, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Lokus Adat Budaya Batak (DPP-LABB) 2019-2022.  Tinggal di Jakarta.

Kompas Lowongan Kerja