,

Press Release : DPN Kermahudatara , Tiga Tuntutan Mahudatara (TRITUMAHUDATARA)

oleh -205 views

1. Bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memberlakukan PSBB Total :
a. Cenderung dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional dan ketahanan nasional .

b. Dilakukan dengan terang-terangan mengabaikan peraturan dan perundang undangan yang berlaku .

Web Presiden

c. Dilakukan tanpa melakukan kordinasi yang baik dengan instansi terkait khusus menangani Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan Penularan Covid-19.

d. Dilakukan dengan hanya menonjolkan tingkat pertambahan jumlah penderita Covid-19, tanpa mengkaji akar masalah sebab musababnya.

2. Bahwa sosialisasi Penangulangan penularan Covid-19 dan peningkatan self immunity belum dilakukan bersungguh sungguh yaitu belum memberdayakan modal sosial : tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi sosial budaya, serta satuan pemerintahan sampai tingkat RW dan RT .

3. Bahwa penerapan PSBB transisi dilakukan dengan setengah hati, karena banyak pelanggaran-pelangaran Protokol Kesehatan terjadi namun tidak mendapat tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,. Ada kesan pembiaran .

4. Bahwa sebagian besar rakyat Jakarta berpenghasilan rendah, maka penerapan PSBB Total akan melumpuhkan kegiatan usaha besar-menengah-kecil dan mikro yang dapat berakibat kepada pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

5. Bahwa sebagian besar rakyat Jakarta berpenghasilan rendah, maka penerapan PSBB Total sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial;

6. Bahwa penerapan PSBB Total, akan meningkat jumlah putra-putri suku-suku adat nusantara yang melewati usia subur, karena penundaan pernikahan, padahal sudah ada Protokol Kesehatan Tata Laksana Adat Istiadat Pernikahan suku adat yang telah disetujui Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami DEWAN PENGURUS NASIONAL KERUKUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT NUSANTARA (DPN-KERMAHUDATARA) menyampaikan Tiga Tuntutan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (TRITUMAHUDATARA) :

1. MENDUKUNG PERLINDUNGAN SEGENAP RAKYAT JAKARTA .

2. MENOLAK PEMBERLAKUAN PSBB TOTAL BAGI SEGENAP RAKYAT JAKARTA .

3. MENGHIMBAU KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA, SENANTIASA MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN KEBIJAKAN DI WILAYAHNYA DAN WAJIB LOYAL KEPADA PEMERINTAH PUSAT.

Jakarta 13 September 2020
DPN KERMAHUDATARA

Ketua Umum
Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S

Sekretaris Jenderal
Ir. Santiamer S.

Kompas Lowongan Kerja